Tag: Kurikulum

Posted on

Bahasa Indonesia Sebagai Bagian Kurikulum di Australia

Bahasa Indonesia akan segera masuk kurikulum sekolah di Australia sehingga Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu mata pelajaran bagi para siswa di negara Kangguru tersebut. Menurut John Gardner seperti yang dilansir kompas.com, Kamis (1/11/2018), pemerintahan Australia Selatan saat ini telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, termasuk Bahasa Indonesia di sekolah-sekolahnya.

Tentu saja berita ini membuat bangga masyarakat Indonesia dikarenakan bahasa nasional Indonesia menjadi mata pelajaran di negara lain. Baca Bahasa Indonesia dan Rasa Rendah Diri. Bahkan Konsul Jenderal (Konjen) KJRI Sydney Heru Subolo melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pendidikan Australia Selatan John Gardner untuk membahas program Bahasa Indonesia.

“Terkait ini, saya dukung penuh finalisasi dini rancangan MoU di bidang Bahasa Indonesia antara Australia Selatan dan Indonesia,” ungkap Menteri Gardner. Data Pemerintah Australia Selatan menunjukkan sekitar 84 sekolah negeri di Australia Selatan telah menawarkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswa.

Dalam konteks Indonesia-Australia, khususnya hubungan Indonesia-Australia Selatan, pembelajaran Bahasa Indonesia akan memperkuat hubungan antara Indonesia-Australia Selatan.

Bahasa Indonesia Sebagai Bagian Kurikulum di Australia

Sebenarnya, keseriusan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kurikulum di Australia sejak lama ditawarkan menjadi salah satu mata pelajaran bahasa asing yang ditawarkan pada sekolah-sekolah Negeri di negara yang memiliki fauna khas Australia yaitu Kanguru.

Fakta ini diungkapkan Peter Mackey, pejabat pendidikan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, seperti yang ditulis di viva.co.id pada Senin, 13 Juni 2011 lalu. “Di sekolah-sekolah Australia, selain mengajarkan bahasa Eropa, kami juga mengajarkan bahasa Asia. Bahasa Indonesia, sebagai salah satu bahasa Asia, turut diajarkan secara signifikan,” kata Mackey.

“Kemampuan belajar bahasa dan budaya Indonesia diharapkan dapat menunjang pengetahuan para siswa dalam bidang geografi, juga sebagai persiapan kalau-kalau ada yang berniat melanjutkan studi ke Indonesia,” lanjut Mackey.

Mackey mengungkapkan bahwa makin populernya Bahasa Indonesia di Australia tak lepas dari makin banyak pelajar nusantara yang menimba ilmu di negaranya sejak 1950-an. Pada 2010, tercatat 18.000 pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Australia. Angka ini semakin meningkat setiap tahunnya, dan hal ini semakin mempererat hubungan kedua negara dalam bidang pendidikan.

Guru Bahasa Indonesia di Australia

Pemerintah melalui Konsulat Jenderal RI di Perth bekerja sama dengan Balai Bahasa Indonesia Perth dan Departemen Pendidikan Australia Barat telah memberi kesempatan kepada Lulusan S1 jurusan pendidikan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia di sekolah yang berada di Australia Barat melalui Language Assistant Program (LAP) 2018.

Nantinya akan dipilih 4 peserta untuk mengajar selama satu tahun dari Januari hingga Desember 2019 dengan gaji yang menarik dari Departemen Pendidikan Australia sebesar AUS 1.400 atau senilai 14.7 juta rupiah setiap 2 minggu sekali. Selain mengajar, mereka akan membantu duta besar dalam memperkenalkan budaya Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

 

Bahasa Indonesia akan segera masuk kurikulum sekolah di Australia

…
Posted on

Wacana Lingkungan Hidup Masuk Kurikulum

Pada pertengahan bulan Maret 2019 puluhan ribu pelajar dari berbagai negara di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Australia, Finlandia, Jerman, China, dan Uganda, berunjuk rasa dengan turun ke jalan menuntut agar masyarakat lebih peduli terhadap masalah lingkungan.

Di Inggris, unjuk rasa serentak pada 15 Maret 2019 yang bertajuk #FridayforFuture diikuti sekitar 10 ribu pelajar, dan sekitar 35 ribu siswa di Australia turun ke jalan bergabung dalam demonstrasi peduli perubahan iklim.

Demo Fridays For Future di Berlin 25/1/2019 (foto: wikipedia)

Sementara di Indonesia belasan pelajar dari Jakarta dan Bogor menggelar unjuk rasa aksi diam di depan Balai Kota DKI Jakarta menuntut masyarakat lebih peduli terhadap dampak perubahan iklim, serta menuntut pemerintah memasukkan materi lingkungan masuk kurikulum.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh pelajar di dunia itu merupakan solidaritas terhadap seruan demonstrasi serentak pada 15 Maret 2019 dari aktivis cilik Swedia, Greta Thurnberg untuk menggalang kepedulian terhadap lingkungan, yang disambut dan diikuti para pelajar dari sekitar 100 negara.

Wacana Lingkungan Hidup Masuk Kurikulum

Sebenarnya, pada 5 Juni 2013, sewaktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan hari lingkungan hidup sedunia di Istana Negara, Jakarta, telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh untuk memasukkan pelajaran lingkungan hidup dalam kurikulum pendidikan dasar sembilan tahun.

Kurikulum pelajaran lingkungan hidup untuk pendidikan dasar sembilan tahun sangat penting dalam menanamkan kesadaran. Hal ini mengingat pendidikan sembilan tahun akan menjadi dasar bagi perkembangan sikap anak. Anak-anak usia seperti itu masih bisa dibangun nilai perilakunya, sikapnya ,pandangan-pandangannya dan kebiasaan-kebiasaannya.

Peran guru (pendidik) mengajari dan mangajak anak sekolah mencintai lingkungan, menanam pohon, memelihara semua maka saat menjadi orang dewasa nanti menjadi pencinta lingkungan. Intinya, masalah lingkungan hidup, perubahan iklim, pemanasan global jadi kurikulum dalam pendidikan, agar mereka sejak dini diberikan kesadaran yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup pada waktu itu juga mengharapkan pelestarian lingkungan hidup masuk dalam kurikulum sekolah dan pemerintah bertekad akan menambah sarana dan prasarana untuk keperluan itu. Namun kesulitan menerapkan kurikulum lingkungan hidup itu karena jam mata pelajaran yang terlalu banyak dan minimnya kompetensi guru yang berkualitas.

Sementara itu, Utusan Khusus Republik Indonesia untuk “Millenium Development Goals” (MDGs), Prof Nila Moeloek mengatakan materi pelajaran lingkungan merupakan media pendidikan yang penting bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kualitas pendidikan lingkungan hidup akan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat yang sehat.

Jauh sebelumnya, pada Agustus 2008, pemerintah propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memiliki rencana penyelamatan lingkungan akan dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu upaya menyelamatkan kerusakan lingkungan di daerah itu.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan kita, dengan cara mengkampanyekan penyelamatan lingkungan itu melalui sektor pendidikan. Dengan pendekatan melalui jalur pendidikan, maka diharapkan bisa lebih efektif. Pemahaman kepada siswa minimal untuk menjaga lingkungan di sekitarnya, seperti bahaya membuang sampah di sembarang tempat, karena dapat menimbulkan bahaya banjir.

Sedangkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah menyisipkan materi tentang lingkungan hidup dalam kurikulum pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) pada tahun 2018.

“Ini merupakan langkah dini mencegah kerusakan alam. Pasalnya Kabupaten Bekasi merupakan daerah kawasan industri dan rentan terhadap masalah lingkungan,” kata Kepala Disdik Kabupaten Bekasi MA Supratman di Kabupaten Bekasi, seperti yang dikutip dari laman Antaranews.com Jumat, 5 Januari 2018.

Pendidikan lingkungan hidup merupakan bagian dari realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi 2018-2022 dengan tajuk Bekasi Bersinar atau Berdaya saing, Sejahtera, Indah dan Ramah Lingkungan. Penerapan pendidikan lingkungan hidup sudah disetujui melalui keputusan Bupati Bekasi. Penerapan muatan lokal berbasis lingkungan hidup tidak terlepas dari fakta di lapangan seluruh sungai kini telah tercemar dengan berbagai tingkatan.

 

Wacana Lingkungan Hidup Masuk Kurikulum

…
Posted on

Mata Pelajaran Sejarah Tidak Dihapus Dari Kurikulum

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Dalam upaya penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok oleh Kemendikbud, beredar isu bahwa mata pelajaran sejarah di SMK akan dihapus dan menjadi mata pelajaran pilihan atau tidak wajib di SMA. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membantah adanya kabar wacana penghapusan Mata Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Pendidikan di tingkat SMA/Setara.

Isu Penghapusan Mapel Sejarah

Usulan penyederhanaan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi, setelah ada isu penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah. Banyak kalangan yang menyampaikan ketidaksetujuannya atas penghapusan mapel Sejara dengan alasan menghilangkan jati diri dan karakter bangsa.

PB PGRI juga menolak rencana menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMA dan SMK. Pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan, penghapusan mata pelajaran sejarah kurikulum nasional melalui video yang diunggahnya di akun Instagramnya @nadiemmakarim, Minggu (20/9/2020).

Isu yang keluar di publik hanya salah satu dari puluhan bentuk penyederhanaan kurikulum, yang sampai sekarang masih dilakukan uji publik. Dan belum bersifat final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka.

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Mendikbud nadiem Makarim. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal karena saya terkejut dengan betapa cepat informasi tidak benar menyebar mengenai isi mapel sejarah.

Saya ucapkan sekali lagi bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional.

Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum.

Kami punya banyak puluhan versi berbeda sekarang yang sedang melalui FGD dan uji publik.

Semuanya, belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka.

Penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2002. Di tahun 2021, kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih, dan bukan dalam skala nasional jadinya.

Sekali lagi Tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah.

 Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan.

Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita.

Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi.

Saya tidak akan tahu bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang.

Misi saya sebagai Menteri malah kebalikan dari isi yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka.

Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari suatu Collective memory yang membanggakan dan menginspirasi.

Sekali lagi saya himbau masyarakat jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar. Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat.

Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita tidak mungkin kami hilangkan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

sumber image: Tidak Ada Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah

…