Peraturan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Jabatan Kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada guru untuk memimpin dan memanajemen sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan proses belajar-mengajar. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah.

Kepala sekolah harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mampu melihat perubahan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Oleh karena itu ada aturan dan tugas yang harus dilaksanakan seorang Kepala Sekolah, yang terkadang tidak semua guru bisa melaksanakan dengan baik.

Secara operasional tugas pokok kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Meskipun ini masih sebagai sebuah wacana, namun aturan-aturan dan tugas-tugas baru untuk Kepala Sekolah ini bisa menjadi sebuah kabar yang baik. Apalagi saat ini, tugas dan tantangan seorang kepala sekolah semakin berat.

Apa saja aturan baru untuk kepala sekolah di tahun 2019 ini?

Tunjangan Kepala Sekolah

Pemerintah akan menaikkan tunjangan Kepala Sekolah, namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti lulus uji kompetensi, sehingga tidak semua kepala sekolah otomatis menerima tunjangan tersebut. Diperkirakan tunjangan untuk kepala sekolah terbaru untuk tingkat:  SD Rp 1 juta, SMP Rp 1,25 juta dan tingkat SMA/SMK Rp 1,5 juta.

Kepala Sekolah Tidak Harus Mengajar

Selama ini, seorang Kepala sekolah memiliki kewajiban beban mengajar 6 jam pelajaran per minggu di kelas. Hal ini dikarenakan jabatan Kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada seorang guru yang terpilih. Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak Kepala sekolah kewalahan dalam menjalankan tugas manajerial sekolah sehingga tidak pernah masuk ke kelas untuk mengajar.

Pada dasarnya, seorang Kepala sekolah adalah seorang manajer untuk mengatur segala sumber daya yang ada di sekolah. Tugas kepala sekolah adalah untuk urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan lain-lainnya yang cukup banyak menyita waktu dan tenaga sehingga tidak perlu ditambah dengan urusan mengajar di kelas. Jadi, sangat wajar bila Kepala Sekolah tidak mengajar.

Periodisasi Kepala Sekolah

Saat ini, jabatan Kepala Sekolah dihitung berdasarkan periodisasi masa kerja yaitu 4 tahun. Setelah menempuh waktu 4 tahun (periode 1), akan ada Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). Jika nilai PKKS baik maka Kepala Sekolah dapat meneruskan masa kerjanya untuk 4 tahun berikutnya (periode 2).

Setelah menjalani 2 kali periode jabatan, masa kerja Kepala Sekolah berakhir dan kembali menjadi guru seperti semula. Pengecualian bagi Kepala Sekolah berprestasi, bisa menjabat 1 kali periode lagi dengan bertugas di sekolah yang nilai akreditasinya di bawah sekolah yang semula dipimpinnya.

Dalam peraturan yang baru, periodisasi Kepala Sekolah akan dihapus, tidak lagi menggunakan siklus 4 tahunan. Tidak ada kewajiban lagi untuk penggantian Kepala Sekolah setelah satu periode atau dua periode. Jabatan Kepala Sekolah akan ditentukan oleh kinerja.

Jika kinerjanya tidak memuaskan masa kerja kepala sekolah bisa diberhentikan dan diganti oleh yang lain. Dengan demikian seorang Kepala Sekolah mempunyai kesempatan untuk bisa bertugas sampai pensiun apabila mampu menunjukkan kinerja terbaiknya.

Kepala Sekolah Tanpa NUKS

Saat ini untuk menjadi Kepala Sekolah, diperlukan NUKS (Nomer Unik Kepala Sekolah). Nantinya NUKS untuk Kepala Sekolah tidak diperlukan lagi karena bagimana pun juga seorang kepala sekolah merupakan bagian dari pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). NUPTK ini sudah cukup sebagai bukti.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

 

Aturan Baru Untuk Kepala Sekolah

Mulai Tahun Ajaran Baru, Sekolah Hanya 5 Hari Dalam Seminggu

Mulai tahun ajaran baru 2017 – 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia mempersilakan sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan lima hari sekolah dalam seminggu dan meliburkan kegiatan sekolah pada hari Sabtu.

Kebijakan sekolah lima hari dalam satu pekan ini merupakan bagian dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kemendikbud. Dengan demikian, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan pelajar akan berada di sekolah selama delapan jam setiap hari pada hari Senin sampai Jumat.

image: padamu.net

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, tinggal menunggu penerbitan peraturan menteri (permen) untuk memayungi kebijakan ini. Saat ini pemerintah sedang menggodok regulasi terkait kebijakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan secara Nasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik ke depan. Untuk itu regulasi dipersiapkan sambil sekolah mempersiapkan fasilitas-fasilitas tambahan yang dibutuhkan seperti halnya beberapa sekolah swasta yang sudah menjalankan sekolah sehari penuh atau full day school.

Untuk kepala sekolah dan guru, waktu kerja guru dan kepala sekolah, sudah tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005 yaitu waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan dengan waktu istirahat sekitar 30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan.

Dengan demikian, diharapkan sekolah menciptakan aktivitas yang aktif, kreatif dan inovatif selama di sekolah. Siswa akan lebih dibekali pembentukan karakter terutama nilai kejujuran, nasionalisme dan cinta tanah air. Diharapkan siswa agar dapat berpikir kritis, analitis, ketrampilan berkomunikasi dan berkolaborasi sesuai dengan 18 jenis pembentukan karakter.

Selain itu, fasilitas-fasilitas penunjang seperti kantin, ruang istirahat, ruang sholat dan lain sebagainya perlu dipersiapkan dan disesuaikan untuk menyelenggarakan lima hari sekolah dalam seminggu.

Meskipun sekolah sehari penuh atau full day school masih menimbulkan pro dan kontra, namun beberapa sekolah di Indonesia terutama sekolah swasta di kota telah lama menerapkan sistem pendidikan ini. Diharapkan dengan adanya lima hari sekolah dalam sepekan ini, kualitas kebersamaan orang tua dan anak (siswa) akan menjadi lebih baik. Selama ini yang menjadi masalah orang tua libur namun anak tidak libur.

 

Sekolah Lima Hari Dalam Sepekan – Lentera Kecil

 

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sistem Zonasi Sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun yang mengubah pola kebiasaan sebelumnya dan diterapkan 100 persen di seluruh Indonesia.

Melalui sistem zonasi ini, pemerintah berharap melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Satuan Pendidikan lebih mengutamakan peserta didik baru yang merupakan warga paling dekat dengan sekolah yang dituju. Dalam permendikbud tersebut dinyatakan bahwa 90 persen kuota siswa di sekolah dialokasikan bagi siswa yang berada dalam satu zona yang sama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

“Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” kata Beliau.

Selain itu, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 diterbitkan untuk mengakomodasi hal-hal yang banyak dikeluhkan dalam Permendikbud sebelumnya, antara lain mengenai jumlah rombongan belajar (rombel) dan jumlah siswa. Dalam penerapan zonasi tahun ini dilakukan penyesuaian jumlah rombel dan jumlah siswa dalam rombel sehingga dapat dicari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam implementasi zonasi pada PPDB tahun lalu.

Sistem zonasi ditentukan dengan jarak, bukan prestasi. Sehingga kemungkinan tidak semua siswa diterima dalam sistem zonasi bisa terjadi meskipun berdekatan dengan tempat tinggal.

Seandainya kuota peserta belajar di zona yang dituju sudah penuh nanti diurutkan berdasarkan NEM-nya yang tidak diterima akan disalurkan ke sekolah lain yang masih satu zona.

Harapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Semua sekolah sekarang harus jadi favorit, semua sekolah sama dengan fasilitasnya, dengan sistem zonasi tersebut kesenjangan sekolah lainnya diupayakan dapat ditiadakan.

  1. Usaha pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah berusaha mengurangi tajamnya jurang pemisah antara sekolah mewah, maju, favorit dan sebaliknya.
  2. Diharapkan semua anak negeri dapat merasakan pendidikan secara merata dan tidak dibedakan antara yang kaya dan miskin.
  3. Selain itu tidak membedakan antara yang berprestasi dengan yang kurang berprestasi, semua bisa belajar menggali potensi dan kemampuan menyongsong masa depan berbekal pendidikan.
  4. Dalam proses PPDB ini, berharap ada upaya dalam mewujudkan pendidikan merata agar transparan dan terbuka.
  5. Diberlakukanya sistem zonasi merupakan langkah awal dari Kemendikbud untuk mendorong terwujudnya sekolah berkualitas dan merata dengan kebijakan ini.
  6. Sistem zonasi ini pun diharapkan mampu meminimalisasi faktor kemacetan kota, keterlambatan siswa yang disebabkan jarak tempuh dengan sekolah, efektifitas dan efisiensi waktu. Siswa bisa lebih lama di sekolah, serta mengurangi beban biaya orangtua yang disebabkan antar jemput siswa ke sekolah.
  7. Menjamin siswa bisa diterima di Sekolah Negeri yang dekat dengan rumahnya meski nilai akademiknya rendah.
  8. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam indahnya sekolah favorit.

Kemungkinan Negatif Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

  1. Namun, ada beberapa sisi negatif yang mungkin akan timbul dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu:
  2. Tidak semua wilayah tempat kita tinggal memiliki sekolah Negeri tidak sesuai dengan jumlah kelulusan.
  3. Sebagai contoh, sebagian siswa kurang mampu yang memiliki nilai rendah tidak bisa bersekolah di sekolah favorit/unggulan yang berada dekat dengan tempat tinggalnya, dan mereka harus mendaftar di sekolah swasta.
  4. Sistem zonasi menyebabkan siswa berkumpul satu sekolah/kelas ada yang berprestasi ada yang tidak, berkumpul satu rombongan belajar (rombel) tentunya akan berpengaruh pada proses belajar mengajar.
  5. Prestasi belajar akan lebih berpengaruh dengan faktor lingkungan, dan tidak menuntut kemungkinan menyebabkan standar kelas pun menjadi rendah.
  6. Sistem zonasi pun membuat calon peserta didik yang berprestasi didorong untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat, meskipun bukan sekolah yang terbaik.

Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

  1. Perlunya evaluasi untuk memantau sejauh mana efektivitas penerapan sistem baru tersebut.
  2. Agar tidak merugikan peserta didik, perlunya masukan dari pelaku di daerah agar dapat merivisi kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
  3. Perlunya pengawasan dan mengusulkan perbaikan mekanisme zonasi PPDB.
  4. Dengan harapan mengevalusi sistem tersebut dapat meningkatkan. Mutu Pendidikan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.

 

Penyelesaian Tenaga Honorer 2018

Peran PNS sangat menentukan berhasil tidaknya birokrasi berjalan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Hal ini berarti PNS sebagai bagian dari ASN menjadi tonggak berjalannya pemerintahan yang merupakan salah satu pilar terwujudnya good governance bersama 2 (dua) pilar lainnya yaitu sektor swasta dan civil society.

Pada kenyataannya dalam menjalankan birokrasi pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh PNS, tetapi juga dilakukan oleh tenaga honorer. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan tersendiri terutama terkait dengan status dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, kemudian muncul Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi permasalahan tenaga honorer tersebut.

Tenaga Honorer

Adapun pengertian tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil)

Kategori tenaga honorer berdasarkan sumber pembiayaan yaitu tenaga honorer kategori 1 (THK1) yang dibiayai dari APBN/APBD, dan tenaga honorer kategori 2 (THK2) yaitu yang dibiayai bukan dari APBN/APBD atau Non APBN/APBD.

Menurut data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pendataan awal pada periode ke-1 (2005-2009) terdapat 920.702 tenaga honorer. Jumlah tenaga honorer yang telah diproses CPNS pada tahun 2005- 2009 melalui PP Nomor 48 Tahun 2005 Jo. PP Nomor 43 Tahun 2007 yaitu sebanyak 860.220 orang THK1 yang diangkat tanpa tes setelah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan yaitu: Diangkat pejabat yang bersangkutan di Instansi Pemerintah; Pada 31 Desember 2005, telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus; Pada 1 Januari 2006, telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun.

Sedangkan sebanyak 60.482 THK1 tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi kriteria. Kemudian pada periode ke-2 (2010-2014), melalui PP 56 Tahun 2012 Pasal 6A ayat (2), dilakukan tes bagi THK2 untuk menjadi CPNS.

Atas kesepakatan 3 Komisi di DPR RI yaitu Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X bahwa tes dilakukan 1 kali. Proses pendataan kembali dilakukan karena adanya protes tenaga honorer yang datanya tercecer. Usulan diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terdapat 673.737 tenaga honorer. Kemudian yang mengikuti ujian sebanyak 648.462 tenaga honorer yang disebut THK2, dan yang lulus sebanyak 209.872 THK2.

Dengan demikian total tenaga honorer (THK1 dan THK2) yang diangkat tahun 2005-2014 adalah sebanyak 1.070.092 orang. Dari proses seleksi tenaga honorer menjadi CPNS yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, jumlah tenaga honorer K-2 (THK2) yang tidak lulus tes sebanyak 438.590 orang. Melalui PP ini tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS terakhir pada Desember 2014.

Selain itu, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), banyak terjadi perubahan paradigma mengenai PNS. Hal ini diantaranya mengenai pengadaan CPNS yang kemudian diangkat menjadi PNS. Dalam UU ASN disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

UU ASN tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan tenaga honorer. Namun kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, kemudian muncul gagasan dilakukannya revisi pada UU ASN tersebut. Salah satu poin revisi UU ASN adalah pengangkatan tenaga honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah menjadi PNS.

Pasca UU ASN ditetapkan sejak 2014 yang lalu, maka proses pengangkatan harus melalui seleksi, sehingga tidak bisa diangkat secara otomatis. Oleh karena itu, DPR RI dan KemenPAN-RB telah sepakat untuk membahas revisi UU ASN yang diharapkan menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer yang masih banyak jumlahnya di Indonesia.

Bagaimana untuk guru honorer? Baca Indonesia Kekurangan Guru

Penyelesaian Tenaga Honorer

Pada tanggal 4 Juni 2018 yang lalu, DPR RI mengadakan rapat gabungan bersama Pemerintah. Dalam rapat gabungan tersebut dibahas mengenai kronologis penanganan tenaga honorer yang telah dilakukan dan data jumlah tenaga honorer yang ada saat ini.

Dalam rapat tersebut, KemenPANRB juga menjabarkan usulan langkah penanganan tenaga honorer yaitu dengan updating terhadap 438.590 THK2, validasi yang fokus pada tenaga pendidik dan kesehatan, serta pemilahan data yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan maka akan dibuka kesempatan mengikuti tes CPNS sesuai peraturan perundang-undangan dan jika lulus akan diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan akan dibuka kesempatan mengikuti tes PPPK dan jika lulus akan diangkat menjadi PPPK. Bagi Tenaga honorer yang tidak lulus maka akan diberi kesempatan bekerja sesuai kebutuhan instansinya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan gaji sesuai UMR di daerahnya.

Dengan adanya pertemuan antara DPR RI dengan pemerintah tersebut, diharapkan menjadi titik terang dalam penyelesaian tenaga honorer saat ini. Usulan-usulan dari Pemerintah tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan dengan DPR RI. Selain itu, DPR RI terus mendorong proses penyelesaian tenaga honorer ini agar segera mendapatkan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan yang layak.

 

Penyelesaian Tenaga Honorer  – Lentera Kecil

Mendikbud Apresiasi Aksi Heroik Joni Saat Panjat Tiang Bendera

Aksi heroik yang dilakukan Yohanes Ande Kala alias Joni mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Aksi Joni saat memanjat tiang bendera pada peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI tersebut secara simbolik bentuk patriotisme zaman now. Atas aksinya, Joni diberikan beasiswa pendidikan sampai menempuh SMA, laptop dan peralatan sekolah.

Atas aksi heroik Joni yang berani memanjat tiang bendera saat upacara peringatan HUT ke-73 RI, Joni banyak mendapat apresiasi hingga datang ke Ibu Kota Jakarta.

Joni dan kedua orang tuanya bertemu Muhadjir di Kantor Kemendidbuk, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (20/8). “Saya sangat mengapresiasi tindakan nekat Joni, nekat dalam arti yang positif. Secara simbolik itu kan bentuk patriotisme zaman now,” kata Mendikbud Muhajir.

Menurut Muhadjir, aksi heroik Joni sama seperti peristiwa pada 10 November ketika terdapat anak muda yang inisiatif memanjat tiang bendera untuk menyobek warna biru dari bendera merah, putih dan biru. Kemudian yang berkibar hanya warna merah dan putih.

“Kalau dulu dalam upaya merebut kemerdekaan, mempertahankan merah putih waktu itu. Kalau ini mengibarkan kembali merah putih menjadi bendera lambang negara yang besar,” ujar Muhadjir.

Selain Mendikbud, beberapa kementerian juga mengapresiasi aksi nekat Joni yang secara spontan dan lincah memanjat tiang bendera dengan ketinggian 9 meter. Bahkan Joni mendapat hadiah Rp 50 juta dari pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea.

Rasa nasionalisme tak mengenal usia bahkan dari mana ia berasal

Joni Gala saat ini menduduki bangku kelas VII SMP Negeri Silawan, NTT, tinggal di Dusun Halimuti, Desa Silawan Kec. Tastim, Kabupaten Belu. Jarak rumahnya dari Kota Atambua sekitar 21 kilometer dan 2 kilometer dari PLBN Terpadu Motaain yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Aksi anak bungsu dari 9 bersaudara ini membuat decak kagum para peserta upacara saat itu, terlebih warga internet yang melihat aksinya lewat dunia maya. Tindakannya menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia karena menunjukkan betapa putra bangsa yang tinggal di daerah perbatasan sangat mencintai negaranya.

Video Detik-detik Joni Panjat Tiang Bendera Saat Upacara

PT PLN (Persero) melalui Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali yang ikut dalam upacara tersebut mengapresiasi aksi heroik panjat tiang bendera yang dilakukan oleh Joni tersebut dan menyatakan tindakan Joni tersebut merupakan bentuk rasa nasionalisme dan cinta NKRI.

Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, jauh sebelum sistem pendidikan nasional hadir, yakni sekitar tahun 1347, telah terjadi prosesi pendidikan. Awalnya lembaga pendidikan di Nusantara menggabungkan kurikulum pendidikan agama dan umum.

Meskipun ada kesamaan prinsip, namun lembaga pendidikan di Nusantara yang menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum di setiap daerah penamaannya berbeda-beda. Misalkan, kalau di Jawa namanya pesantren, kalau di Aceh namanya menasah, kalau di Sumatera Barat namanya surau.

Jadi sesungguhnya dalam pesantren, menasah, dan surau itu terjadi pembelajaran yang komprehensif, bukan saja pendidikan agama tetapi juga pendidikan umum.

RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Namun, sejarah juga mencatat bahwa, seiring kedatangan Portugal dan Belanda terjadi pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Untuk itu, peran lembaga pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena lembaga tersebut telah banyak mencetak kader unggul yang berkontribusi untuk umat dan bangsa. Pendidikan agama dan pesantren idealnya memiliki arah pada landasan penguatan karakter bangsa.

Saat ini, secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, baik dalam hal persoalan anggaran maupun kebijakan. Negara perlu terlibat dalam memajukan pendidikan agama, tidak hanya Agama Islam, tapi juga agama-agama lainnya yang diakui Negara Indonesia.

Jadi diperlukan peraturan atau undang-undang  yang memiliki gagasan pokok untuk mendorong supaya pendidikan keagamaan, baik itu Islam dan agama lain maju dan menjadi landasan pembentukan karakter bangsa.

Sebagai contoh, definisi pesantren diperluas dan diperdalam dengan pendidikan lain, meskipun namanya bukan pesantren. Perlu dielaborasi konsep pesantren ini. Pesantren tidak hanya dipandang pada nama saja, tapi definisinya perlu diperluas atau diperdalam.

Dengan dibuat peraturan atau undang-undang tersebut, supaya pendidikan keagamaan Islam dan agama lain maju, sehingga memberikan landasan pada penguatan karakter bangsa.

Selain itu, dengan adanya undang-undang Lembaga Pendidikan Keagamaan nantinya akan mengakomodasi pendidikan agama dan pesantren yang belum mendapatkan perhatian secara proporsional dari kebijakan anggaran biaya pendidikan yang diamanatkan UUD.

DPR Berusaha Memajukan Pendidikan Agama dan Pesantren melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

Menurut Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, anggaran yang didapat untuk pendidikan diniyah dan pesantren hanya 1,8 persen dari APBN 2018 yakni Rp 875 miliar. Dana itu digunakan untuk biaya pendidikan di sebanyak 76.566 madrasah diniyah takmiliyah, 134.860 lembaga pendidikan Al-Qur’an dan 28.961 pondok pesantren.

“Itu yang terdaftar, tapi masih banyak yang belum terdaftar dan masih banyak jutaan santri di pesantren. Tentu jauh daripada cukup untuk bisa mengatakan negara ini berpihak pada pendidikan pesantren,” kata Nihayah.

 

RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Pengangkatan PNS Untuk Guru Honorer Usia 35 Tahun ke Atas

Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena usia di atas 35 tahun, masih ada peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peluang tersebut adalah ikut seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam acara Seminar Nasional tentang Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (09/10/2018) menyampaikan pesan:

Saya minta semua untuk siap berkompetisi secara terbuka karena kita memang ingin memilih yang terbaik, bahwa masa kerja pengabdian itu juga harus jadi pertimbangan, tetapi tidak boleh mengalahkan persyaratan utamanya, yaitu harus berkualitas dan standar pada tes ujian dasar.

Seminar Nasional yang mengangkat tema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2” ini merupakan bagian dari komitmen dari semua lembaga, kementerian, serta DPR RI dan pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan guru, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 bisa mendapatkan kepastian status. Namun, pintu alternatif melalui seleksi PPPK untuk para guru honorer ini tetap mengutamakan kualitas.

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk Negara akan dibuka usai Seleksi CPNS 2018.

Solusi ini merupakan usaha pemerintah dalam Penyelesaian Tenaga Honorer 2018.

Tenaga honorer (termasuk guru) yang memenuhi persyaratan akan dibuka kesempatan mengikuti tes CPNS sesuai peraturan perundang-undangan dan jika lulus akan diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan akan dibuka kesempatan mengikuti tes PPPK dan jika lulus akan diangkat menjadi PPPK.

Guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun tetap mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah, dengan wajib mengikuti proses seleksi.

Sumber Kemendikbud

 

Pengangkatan PNS Untuk Guru Honorer di Atas Usia 35 Tahun

Alasan Hari Santri Ditetapkan 22 Oktober

Awalnya, ada wacana untuk menetapkan Hari Santri Nasional meskipun ada perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah tentang adanya hari santri ini. Kala itu, kalangan Muhammadiyah menolak dengan alasan dapat merusak persatuan bangsa terhadap penetapan Hari Santri Nasional ini.

Namun, pemerintah akhirnya pada 15 Oktober 2015 menetapkan Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Penetapan keppres ini tidak sekadar memberi dukungan terhadap kelompok santri atau pesantren, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi sejarah perjuangan para Kyai dan Santri terhadap bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan ajaran Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah.

Penetapan Hari Santri Nasional 22 Oktober

Hari Santri Nasional diwacanakan akan diperingati setiap tanggal 1 Muharram bersamaan dengan Tahun Baru Hijriah. Apalagi, sewaktu kampanye Pilpres 2014, calon Presiden Joko Widodo berjanji segera menetapkan Hari Santri Indonesia dengan  penandatanganan surat perjanjian penyanggupan penetapan Hari Santri Nasional pada 1 Muharram yang disaksikan oleh tim kampanye Jokowi dan segenap jajaran Kyai dan ulama Ponpes Babussalam, Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur pada Jum’at, 27 Juni 2014. Sumber: Sejarah Peringatan Hari Santri Nasional.

Namun, berdasarkan hasil musyawarah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama 12 Ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI), mengusulkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional (HSN). Alasan dipilihnya tanggal 22 Oktober karena pada tanggal tersebut mengandung muatan historis yang sangat heroik dan monumental perjalanan sejarah bangsa khususnya bagi kalangan Santri Indonesia.

KH Hasyim Asyari dan puluhan Kiai se Jawa-Madura pada 22 Oktober 1945 menandatangani dan mengumumkan fatwa Resolusi Jihad sebagai ikrar sekaligus manifestasi dukungan ulama dan para santri terhadap kemerdekaan Indonesia serta untuk merespons agresi Belanda Kedua.

Resolusi Jihad memuat seruan-seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan dan berdaulat sebagai negara dan bangsa. KH Hasyim Asy’ari menggerakkan santri, pemuda dan masyarakat untuk bergerak bersama, berjuang melawan pasukan kolonial, yang puncaknya terjadi pada 10 Nopember 1945 di Surabaya.

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Regulasi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 ini meski bukan libur Nasional namun tetap disambut gembira oleh umat muslim khususnya para santri di seluruh pelosok Indonesia.

Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri

 

Peringatan Hari Santri Nasional 2018 bertema “Bersama Santri Damailah Negeri”. Berikut lagu tema (theme song) HSN 2018

Alasan Hari Santri Ditetapkan 22 Oktober

Bahasa Indonesia Sebagai Bagian Kurikulum di Australia

Bahasa Indonesia akan segera masuk kurikulum sekolah di Australia sehingga Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu mata pelajaran bagi para siswa di negara Kangguru tersebut. Menurut John Gardner seperti yang dilansir kompas.com, Kamis (1/11/2018), pemerintahan Australia Selatan saat ini telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, termasuk Bahasa Indonesia di sekolah-sekolahnya.

Tentu saja berita ini membuat bangga masyarakat Indonesia dikarenakan bahasa nasional Indonesia menjadi mata pelajaran di negara lain. Baca Bahasa Indonesia dan Rasa Rendah Diri. Bahkan Konsul Jenderal (Konjen) KJRI Sydney Heru Subolo melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pendidikan Australia Selatan John Gardner untuk membahas program Bahasa Indonesia.

“Terkait ini, saya dukung penuh finalisasi dini rancangan MoU di bidang Bahasa Indonesia antara Australia Selatan dan Indonesia,” ungkap Menteri Gardner. Data Pemerintah Australia Selatan menunjukkan sekitar 84 sekolah negeri di Australia Selatan telah menawarkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswa.

Dalam konteks Indonesia-Australia, khususnya hubungan Indonesia-Australia Selatan, pembelajaran Bahasa Indonesia akan memperkuat hubungan antara Indonesia-Australia Selatan.

Bahasa Indonesia Sebagai Bagian Kurikulum di Australia

Sebenarnya, keseriusan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kurikulum di Australia sejak lama ditawarkan menjadi salah satu mata pelajaran bahasa asing yang ditawarkan pada sekolah-sekolah Negeri di negara yang memiliki fauna khas Australia yaitu Kanguru.

Fakta ini diungkapkan Peter Mackey, pejabat pendidikan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, seperti yang ditulis di viva.co.id pada Senin, 13 Juni 2011 lalu. “Di sekolah-sekolah Australia, selain mengajarkan bahasa Eropa, kami juga mengajarkan bahasa Asia. Bahasa Indonesia, sebagai salah satu bahasa Asia, turut diajarkan secara signifikan,” kata Mackey.

“Kemampuan belajar bahasa dan budaya Indonesia diharapkan dapat menunjang pengetahuan para siswa dalam bidang geografi, juga sebagai persiapan kalau-kalau ada yang berniat melanjutkan studi ke Indonesia,” lanjut Mackey.

Mackey mengungkapkan bahwa makin populernya Bahasa Indonesia di Australia tak lepas dari makin banyak pelajar nusantara yang menimba ilmu di negaranya sejak 1950-an. Pada 2010, tercatat 18.000 pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Australia. Angka ini semakin meningkat setiap tahunnya, dan hal ini semakin mempererat hubungan kedua negara dalam bidang pendidikan.

Guru Bahasa Indonesia di Australia

Pemerintah melalui Konsulat Jenderal RI di Perth bekerja sama dengan Balai Bahasa Indonesia Perth dan Departemen Pendidikan Australia Barat telah memberi kesempatan kepada Lulusan S1 jurusan pendidikan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia di sekolah yang berada di Australia Barat melalui Language Assistant Program (LAP) 2018.

Nantinya akan dipilih 4 peserta untuk mengajar selama satu tahun dari Januari hingga Desember 2019 dengan gaji yang menarik dari Departemen Pendidikan Australia sebesar AUS 1.400 atau senilai 14.7 juta rupiah setiap 2 minggu sekali. Selain mengajar, mereka akan membantu duta besar dalam memperkenalkan budaya Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia.

 

Bahasa Indonesia akan segera masuk kurikulum sekolah di Australia

Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK 2018

nuptk

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan  (NUPTK).

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mekanisme Penerbitan NUPTK 2018

1. Proses penetapan calon penerima NUPTK menurut Juknis 2018

  • Satuan Pendidikan melakukan input data pokok pendidikan melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selanjutnya Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik.
  • PDSPK melakukan verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui sistem aplikasi VervalPTK. Data PTK hasil sinkronisasi aplikasi Dapodik kemudian dibandingkan dengan data PTK yang ada di database arsip.

2. Proses penetapan penerima NUPTK menurut Juknis 2018

  • Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK. Setiap dokumen (dokumen asli dan berwarna, bukan fotocopy) tersebut di-scan dan disimpan dalam bentuk salinan digital, kemudian diserahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi VervalPTK.
  • Satuan Pendidikan memeriksa kembali kelengkapan dokumen persyaratan dan memastikan sesuai dengan data di sistem aplikasi VervalPTK. Selanjutnya Satuan Pendidikan mengunggah semua dokumen persyaratan dan mengirim pengajuan melalui sistem aplikasi VervalPTK.
  • Atdikbud atau Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. Atdikbud atau Dinas Pendidikan memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut diterima atau disetujui. Jika tidak valid dan ditolak maka diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.
  • BPKLN, LPMP atau BP PAUD-DIKMAS sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK. BPKLN, LPMP atau BP PAUDDIKMAS memeriksa validitas data dan dokumen persyaratan. Jika valid dan memenuhi persyaratan maka selanjutnya data tersebut disetujui atau diterima. Jika tidak valid akan ditolak dan diberikan alasannya. Pengajuan yang ditolak akan kembali menjadi calon penerima NUPTK.
  • PDSPK menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPKLN atau LPMP/BP PAUD-DIKMAS.

Satuan Pendidikan memeriksa status penetapan penerima NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK, kemudian menginformasikannya kepada PTK terkait. NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman http://gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status

Berikut Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan NUPTK 2018 selengkapnya:

 

 

Juknis Pengelolaan NUPTK 2018